NON-STOP.ID | Jakarta – Gelombang demonstrasi besar di Nepal melahirkan babak baru dalam sejarah politik negeri Himalaya. Ribuan pemuda anti-korupsi memanfaatkan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara cepat dalam menentukan pemimpin sementara.
Hasilnya, Sushila Karki (73), mantan Ketua Mahkamah Agung, terpilih sebagai Perdana Menteri interim sekaligus perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut di Nepal. Karki dipercaya memimpin transisi pemerintahan setelah kabinet KP Sharma Oli tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait praktik korupsi dan nepotisme.
Baca Juga : Krisis Politik Nepal: PM Mundur, Gedung DPR Dibakar, Menteri Jadi Target Amarah Rakyat
Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki akan memegang kendali pemerintahan sebagai simbol perlawanan terhadap budaya korupsi dan politik patronase.
Dukungan Gen Z untuk Reformasi
Pelantikan Karki dipandang sebagai representasi aspirasi generasi muda yang mendesak reformasi politik. Salah satunya datang dari komunitas digital “We Nepali Group” yang aktif mengkampanyekan namanya. Dalam forum daring yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara mendukung Karki sebagai sosok perubahan.
Karki sendiri dikenal sebagai hakim tegas dengan rekam jejak panjang melawan korupsi. Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), ia telah lama mendapat simpati Gen Z karena sikap beraninya melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Jejak Panjang di Dunia Hukum
Karki bukan figur baru di panggung nasional. Ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 2016, menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia menangani berbagai perkara besar, termasuk kasus korupsi Menteri Teknologi Informasi Jay Prakash Gupta pada 2012—vonis bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang menteri aktif dijatuhi hukuman penjara.
Baca Juga : Sushila Karki Jadi PM Nepal Sementara Usai Demo Gen Z Gulingkan Pemerintah
Keputusan-keputusannya kerap memicu ketegangan dengan eksekutif. Bahkan pada 2017, parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan politik, terutama dalam sengketa pengangkatan Kepala Polisi.
Akar Akademik dan Karier Awal
Perjalanan Karki dimulai pada 1979 sebagai advokat di Biratnagar. Ia memiliki latar akademik kuat, meraih gelar master ilmu politik di Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, India, tahun 1975. Selain aktif di bidang hukum, ia juga terlibat dalam kegiatan budaya selama masa kuliahnya.
“BHU memberi saya fondasi akademik dan pengalaman belajar di luar kelas. Saya sempat ditawari mengajar dan melanjutkan PhD, tetapi mungkin jalan hidup saya memang menjadi hakim,” ungkap Karki, dikutip Himalayan Times.
(nsid/dy)
