NON-STOP.id-Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pelayanan dengan baik.
Selain itu, tidak mempersulit dalam pengurusannya, terutama masalah klaim.
Itu disampaikan wali kota rapat koordinasi terkait implementasi Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa Medan, Kamis (7/4/2022).
“Urusan kepada BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lah ribet dan tidak sulit. Semua peroses dilayani dengan cepat terutama untuk klaim,” tegas wali kota.
Selain itu, kata wali kota, apa yang menjadi hak peserta contohnya kecelakaan kerja itu dilayani dengan baik dan di rumah sakit manapun diobati.
“Yang penting ada satu tema dari BPJS Tenagakerja bahwa peserta itu diharapkan cepat sembuh dan cepat sehat,” sebut wali kota.
“Dan tidak ada jumlah uang nominal yang dibatasi untuk peserta itu dan ini luar biasa,” sambungnya.
Dijelaskan wali kota, dari 175 ribu penduduk di Kota Tebingtinggi, 86,5 ribu diantaranya adalah pekerja.
“Dari jumlah pekerja tersebut, 40.981 orang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelas wali kota.
“Dan dari jumlah tersebut, ASN kontrak dan tenaga honor 100 persen sudah diproteksi,” lanjutnya.
Termasuk, kata wali kota, pekerja disektor pemerintahan seperti seperti rekanan, kontraktor atau pemasok diwajibkan pekerjanya harus terdaftar di BPJS Tenagakerjaan.
Selain itu, disektor informal Pemko Tebingtinggi, pemerintah juga melakukan pembiayaan khusus bagi para abang becak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pembiayaan dari pemerintah kota.
“Saat ini juga sedang dilakukan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi yang bekerja di mesjid,” sebut wali kota.
Pemko Tebingtinggi berharap, bersama DPRD kedepannya tetap melakukan perlindungan terhadap sektor-sektor informal ini.
“Selain itu kita juga menyampaikan imbauan bersama unsur Forkompimda agar para perusahaan merazia dan mendaftarkan seluruh pekerjanya,” kata wali kota.
Bisa Daftar Online
Sebelumnya, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut Panji Wibisana mengungkapkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan.
Hal ini tidak terlepas dari tingkat kepercayaan pekerja yang semakin tinggi kepada PT. Jamsostek Ketenagakerjaan.
Dijelaskan Panji, bahwa saat ini pelayanan Jamsostek tidak lagi harus berhadapan atau face to face melainkan dapat dilakukan secara online atau daring (dalam jaringan).
“Sudah banyak link service atau layanan yang kami kerjasamakan,” sebut Panji.
“Kami juga memiliki layanan sendiri melalui aplikasi JAMKu (Jamsostek Mobile), untuk pekerja yang mengambil jaminan hari tuanya dibawah 10 juta itu bisa langsung di akses,” lanjutnya.
Panji menjelaskan, rancangan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 adalah maksimal 38 juta orang. Panji berharap hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari kepala daerah.
“Tentunya dukungan dari Bapak Bupati dan Wali Kota, hal ini dapat diwujudkan karena saat ini Bapak Presiden Jokowi menginginkan peningkatan cakupan kepesertaan,” kata Panji.
“Kepesertaan di Sumatera Utara ada 4,9 juta pekerja baik pekerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa kontruksi,” sambungnya.
Dari jumlah tersebut, yang baru terlindungi Jamsostek sekitar 50 persen untuk pekerja formal.
“Sedangkan disektor informal baru terlindungi 7,13 persen, dan ini adalah beban bagi kami dan butuh dukungan pemerintah daerah,” jelas Panji.
Turut hadir, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tebingtinggi Agus Sitinjak, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Ketua Komisi III Drs Jonner Sitinjak, Kadis Tenaga kerja Iboy Hutapea, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian serta Bupati/Wali Kota daerah se-Sumatera Bagian Utara.(*)
REPORTER: Ivan
EDITOR: Ibnu
