Sempat Ditangkap, Aktivis-Warga Adat Tano Batak Demo KLHK Dilepas

KLHK

NON-STOP.ID – Polisi melepas puluhan orang yang sempat ditangkap saat berdemo di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (26/11).

Diketahui, sebelumnya ada setidaknya 40 orang yang merupakan perwakilan warga adat Tano Batak, Sumatera Utara, termasuk elemen pendamping yang berdemo di gedung kementerian tersebut.

Salah satu perwakilan aliansi dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Villarian yang juga sempat turut diamankan mengabarkan mereka baru keluar dari pengamanan polisi di Mapolres tersebut.

“Iya, baru keluar. Banyak advokat datang bantu,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat malam.

Ia mengatakan dari puluhan massa aksi yang dibawa polisi saat berunjuk rasa di depan KLHK itu, 16 orang merupakan perwakilan warga adat.

“Sisanya dari koalisi,” kata dia.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardhana mengatakan massa yang diamankan ke kantor polisi itu memang dipulangkan setelah mendapatkan layanan kemanusiaan.

“Malam ini nanti akan kita pulangkan. Nanti kita berikan layanan kemanusiaan dulu, kita kasih makan, habis itu kita pulangkan malam ini juga,” kata Wisnu saat dikonfirmasi, Jumat (26/11).

Terpisah, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Kurniawan menerangkan aksi demo itu mulanya berjalan kondusif. Namun, massa memasuk masuk ke area dalam Gedung KLHK. Bahkan, hingga pukul 18.00 WIB, massa aksi juga tak kunjung membubarkan diri.

“Jadi mereka itu kan awalnya di luar pagar terus kemudian mereka nerabas masuk sampai ke lobi. Sampai mendekati pukul 18.00 WIB kita imbau untuk kembali,” ucap Haris.

Haris menuturkan saat dimintai untuk bubar, massa justru menyatakan akan menginap di lokasi dan bertanya bagaimana caranya bisa bertemu dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Kata Haris, pihaknya kemudian mengambil langkah untuk mengamankan massa guna menghindari aksi demo berujung anarkis.

“Makanya kita amankan sesuai ketentuan dan kita amankan pendataan di polres,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebanyak perwakilan warga adat Tano Batak, Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Gerak melakukan aksi juga ritual adat di depan gedung KLHK, Jakarta Pusat, Jumat (26/11).

Menurut Ketua Adat Sihaporas Tano Batak dari Kecamatan Simalungun, Mangitua Ambarita, ritual yang mereka lakukan adalah agar Menteri KLHK Siti Nurbaya menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Sebab, mereka menilai perusahaan itu telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.

“Jadi kami mempertunjukkan ritual adat kami untuk menunjukkan bahwa kami punya ritual. Tujuan ritual ini supaya kita dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, jauh dari marabahaya, termasuk dari PT TPL,” ujar Mangitua seusai memimpin ritual adat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/11) siang.

“Supaya tanah kami dilepaskan oleh negara melalui ketukan hati nurani daripada tuhan. Supaya Tuhan mengetuk hati nurani pemimpin negara ini,” imbuhnya.(cnn)