Pidato di Sidang PBB, Prabowo Sebut Siap Untuk Ekspor Beras ke Palestina dan Negara Lain

10 Negara Tolak Kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB
Bendera PBB.(istimewa)

NON-STOP.ID | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan Indonesia mencetak rekor produksi beras tertinggi sepanjang sejarah membuka peluang besar untuk ekspor ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di General Assembly Hall, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

“Tahun ini, Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Kami kini swasembada beras sekaligus mampu mengekspor untuk membantu negara lain, termasuk Palestina,” ujar Prabowo melasir dari Antara.

Baca Juga : Indonesia Sambut Deklarasi New York PBB, Tegaskan Dukungan Penuh untuk Palestina

Komitmen Ketahanan Pangan

Presiden menegaskan, Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan pangan global melalui pembangunan cadangan pangan nasional, peningkatan produktivitas pertanian, dan investasi pada sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjamin masa depan pangan, baik bagi anak-anak Indonesia maupun generasi dunia.

“Jumlah penduduk dunia terus meningkat, sementara bumi menghadapi tekanan besar. Krisis pangan, energi, dan air menghantui banyak negara. Indonesia memilih menjawab tantangan itu dengan memperkuat ketahanan di dalam negeri dan berbagi ketika mampu,” tegasnya.

Bantuan untuk Palestina

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyalurkan 10.000 ton beras sebagai bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina atas arahan Presiden Prabowo. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia di Jakarta, Senin (7/7/2025), sebelum keberangkatan Presiden Prabowo ke Brasil untuk menghadiri KTT BRICS 2025.

(nsid/dy)