NON-STOP.ID | Sumut – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, memastikan pencairan dana sebesar Rp3 miliar untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan dipercepat dan ditargetkan selesai paling lambat Rabu, 24 September 2025.
“Kalau dihitung dari Kamis (18/9) dan Jumat (19/9), maka hari Senin (22/9) seharusnya sudah bisa. Tapi kita berikan ruang sampai Rabu (24/9),” ujar Zulkifli usai rapat konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/9).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana jumbo sebesar Rp200 triliun yang disalurkan melalui lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI.
“Percepatan pencairan ini sifatnya normal. Kita berharap mulai Rabu depan, koperasi desa maupun kelurahan sudah dapat memanfaatkan dana tersebut melalui Himbara,” tegasnya.
6.110 Kopdes/Kel di Sumut Siap Beroperasi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, menyebut seluruh kepala daerah di Sumut akan mendukung penuh pengoperasian Kopdes/Kel Merah Putih.
“Tentu bupati dan wali kota sebagai ketua satgas di daerah siap mengawal program ini. Pemprov juga akan mendorong agar koperasi Merah Putih berjalan optimal,” jelas Naslindo.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, sudah terbentuk 6.110 Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 koperasi sudah aktif dan sisanya segera menyusul.
Payung Hukum dari Presiden
Sebagai landasan hukum, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025.
“Saat ini, Himbara tengah menyusun juknis (petunjuk teknis) penyaluran dana. Di sisi lain, kita juga menyiapkan proposal bisnis untuk mengoptimalkan pemanfaatannya,” tambah Naslindo.
Dengan adanya percepatan ini, program Kopdes/Kel Merah Putih di Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
(nsid/dy)
